Semenjak awal maret 2020 pemerintah Indonesia memberitakan persoalan positif Covid-19 masuk ke Indonesia. Namun Pandu Riono seorang Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa virus corona tipe SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu telah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Mulai merebaknya wabah virus selanjutnya di Indonesia, ramalan ekonomi Tanah Air pun beralih drastic.
Presiden Joko Widodo menyebut pandemi virus corona merusak perekonomian berasal dari seluruh sisi, baik permohonan maupun suplai. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5 prosen atau cuma kurang lebih 2,5 prosen saja, berasal dari yang pernah tumbuh capai 5,02 persen.
Bahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi Covid-19 tidak cuma membuat krisis kesehatan namun terhitung menghimpit perekonomian seluruh negara di dunia. Salah satunya yakni negara kami Indonesia.
Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia didalam perkiraan terburuk sanggup capai minus 0,4 persen, Hal itu sanggup berlangsung karena perpaduan persoalan pada faktor kesehatan yang merembet ke sektor ekonomi dan juga lebih dari satu besar aktivitas ekonomi terhenti demi menahan penyebaran Covid-19.
Tak sanggup mengelak, sektor UMKM adalah sektor yang paling pertama terdampak wabah Covid-19 karena ketiadaan aktivitas di luar tempat tinggal oleh lebih dari satu besar masyarakat. Kondisi selanjutnya diperparah bersama https://www.seasidevolleyballclub.com/ rintangan impor bahan baku dan barang modal berasal dari Tiongkok yang menjadi episentrum pandemi.
“Sektor UMKM adalah sektor yang terhitung terpukul. Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang terlalu besar, karena terdapatnya restriksi aktivitas ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, sanggup menghadapi kondisi. Tahun 97-98, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini didalam COVID ini, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan aktivitas di luar tempat tinggal oleh seluruh masyarakat,” tahu Sri Mulyani.
Untuk menegaskan kelangsungan UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) siap menerapkan program dan cara mitigasi. Program selanjutnya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo memitigasi dampak wabah corona pada para pelaku koperasi dan UMKM.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyatakan, kementerian telah menyusun sembilan program. Ini bertujuan mengantisipasi dampak Covid-19 pada Koperasi dan UMKM. Sembilan program yang dimaksud antara lain :
- Stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi
- Belanja di warung tetangga
- Pogram restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro
- Restrukturisasi kredit yang spesifik bagi koperasi melalui LPDB KUMKM
- Program masker untuk seluruh masyarakat, terlebih masker bagi pedagang agar memperoleh pelanggan
- Memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup besar dan paling rentan terdampak Covid-19 didalam klaster
penerima kartu prakerja untuk pekerja harian. - Bantuan langsung tunai
- Relaksasi pajak
- Pembelian produk UMKM oleh BUMN
Berbagai program selanjutnya diselaraskan bersama instruksi Presiden. “Kami menghendaki upaya ini sanggup mendorong usaha para pelaku KUMKM di Indonesia senantiasa laju, dan keadaan langsung sembuh seperti sedia kala,” kata Teten di Jakarta, pada Rabu (15/4). Presiden Joko Widodo mempersiapkan empat cara demi memitigasi dampak Covid-19 pada UMKM. 4 cara selanjutnya terdiri berasal dari :
Percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan. Presiden menghendaki agar disiapkan skema baru pembiayaan. Terutama berkenaan bersama investasi dan modal kerja yang pengajuannya lebih enteng bersama jangkauan terlebih bagi beragam daerah yang terpapar. Memasukkan para pelaku usaha mikro atau penduduk yang perlu didalam skema pemberian sosial. Terutama yang berkenaan bersama paket sembako.
UMKM diberikan peluang terus berproduksi di sektor pertanian dan industri tempat tinggal tangga. Termasuk warung tradisional sektor makanan, bersama protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo pun telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) perihal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada Selasa, 31 Maret 2020. Perppu selanjutnya diterbitkan untuk menanggulangi Covid-19 yang dampaknya meluas ke sektor ekonomi dan sosial.
Dalam Perppu tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan agar tersedia tambahan membeli dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan Covid-19. Dalam Perppu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi penduduk yang tidak mampu.
Dengan demikianlah penanganan corona tak cuma dikerjakan berasal dari segi kesehatan. Penanganan corona berasal dari segi ekonomi terhitung harus dikerjakan bersama baik. Jika hal itu tidak dilakukan, ekonomi dapat makin lama memburuk. Ini pasti berimbas kepada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Hal selanjutnya lebih lanjut sanggup membuat imunitas penduduk menjadi lemah dan enteng terkena penyakit.